Vonis Sandal Jepit Ditinjau dari Pandangan Sosiologi Hukum

Dimuat di Harian Realitas, 10 Januari 2012

Dunia hukum kembali dihebohkan dengan munculnya perkara sandal jepit dari Palu, Sulawesi Tengah.  AAL (inisial dari nama sebenarnya) seorang anak laki-laki berumur 15 tahun dituduh mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap (ARH). Sandal itu terletak begitu saja di suatu jalan, terpisah antara yang kanan dan kirinya. Menurut pengakuan pemiliknya sandal jepit itu bermerk Eiger, sementara fakta di persidangan sandal jepit yang dicuri adalah merk Ando, sudah butut pula.
            Meski tidak terbukti sebagai pencurinya, AAL tetap divonis bersalah karena memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, mengambil barang yang bukan miliknya/milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Berdasarkan putusan pengadilan itu pula  hakim memerintahkan agar AAL dikembalikan ke orang tuanya sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan didenda untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 ribu rupiah.
            Mahkamah Agung menganggap putusan hakim Pengadilan Negeri Palu itu adalah putusan yang bijak. Tidak ada yang salah dengan putusan itu. Dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut AAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Namun predikat AAL sebagai si pencuri sandal seumur hidup tidak akan hilang. Beban psikologis yang ditanggungnya menjadi sangat berat. Menurut Teori Labelling dari Lemert dalam psikologi perkembangan anak, seorang anak jika mendapat cap seorang maling maka lama kelamaan ia akan menyesuaikan keadaan dirinya menjadi seperti apa yang dilabelkan orang kepadanya. Tentu ini tidak baik untuk usia AAL yang masih dalam proses pencarian identitas diri.
            Berdasarkan pertimbangan itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengambil sikap melaporkan hakim yang mengadili perkara AAL untuk diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY) karena dianggap penuh dengan kejanggalan. Pertama, perbedaan barang bukti. Barang bukti yang dihadirkan di persidangan tidak sama dengan yang diakui oleh pemiliknya, Briptu ARH. Yang dijadikan bukti di depan hakim adalah sandal jepit milik Ando, sedangkan Briptu ARH mengakui bahwa sandal jepit miliknya adalah merk Eiger.
            Hakim menyatakan bahwa barang bukti asli tidak diketahui pemiliknya dan sudah dimusnahkan oleh negara.  Menurut penasehat hukum AAL, hal ini mengada-ada dan kontroversial. Kalau tidak ada bukti pencurian, lalu hakim memvonis berdasarkan bukti apa? mengapa masih diputus bersalah? Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan penasehat hukum AAL mengajukan banding.
            Menarik untuk dikaji adalah ketika perkara seperti ini lagi-lagi mengusik rasa keadilan masyarakat. Pada umumnya ahli hukum sependapat dengan Gustav Radbruch, membagi 3 (tiga) nilai idealitas yang harus dikandung hukum, dengan kata lain bahwa hukum yang dinilai ideal dan perfect   (sempurna) jika memenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus fungsi. Pertama kepastian hukum, kedua keadilan dan yang ketiga kemanfaatan. Hakim sebagai pembentuk hukum dalam hal ini telah mengkonstruksi suatu hukum. Jelas maksud hakim dalam perkara sandal jepit ini adalah untuk menegakkan kepastian hukum, namun jika dipandang dari kaca mata sosiologi hukum, alangkah arifnya apabila hakim juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
            Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengakomodasi dengan terang benderang dalam Pasal 5 berikut penjelasannya mengenai rasa keadilan masyarakat. Dalam memutus suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
            Sekilas putusan hakim itu terdengar bijaksana, mengembalikan AAL kepada orang tuanya. Namun jika dicermati lebih jauh, sebenarnya hakim memutus demikian semata-mata hanyalah karena menegakkan Undang-Undang Pengadilan Anak. Menurut Pasal 24 tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah, diantaranya mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
            Hal ini lagi-lagi membuktikan sarjana hukum kita, khususnya hakim masih menganut paham positivisme dalam mengambil suatu putusan. Positivisme adalah salah satu aliran pemikiran hukum klasik yang memandang persoalan hukum itu secara eksklusif, tegas, kaku, dan mengedepankan sisi legal formalnya. Sehingga dapatlah dikatakan cara memandang perkara hukum itu legalistik formalistik. Hukum dillihat dengan kaca mata kuda. Ketika ada suatu perkara maka secepat kilat dicari dasar hukumnya, kemudian diterapkan. Hakim tak lebih sebagai corong undang-undang seperti hakim zaman Belanda. Seperti itulah model hakim civil law. Padahal di abad 21 ini Indonesia tak lagi murni menganut sistem hukum seperti yang dianut negara-negara Eropa Kontinental. Segala sesuatunya mencair seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
            Andai saja hukum dipandang dari lensa yang berbeda, dari sudut sosiologi hukum, maka persoalan sandal jepit tidak akan sampai ke pengadilan. Tidak akan diberitakan BBC dan CNN. Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tidak lagi menjadi favorit kita bangsa Indonesia. Wajah hukum tidaklah menyeramkan seperti yang digambarkan oleh aliran positivisme, ia juga bisa hadir lembut jika sedikit mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan. Tak perlu jauh-jauh mencari nilai-nilai ini, ia dekat karena selalu berada di sekeliling kita. Nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah para sarjana hukum kita mau menerapkannya dalam penyelesaian-penyelesaian masalah hukum?



           

Berlangganan update artikel terbaru via email:

13 Komentar untuk "Vonis Sandal Jepit Ditinjau dari Pandangan Sosiologi Hukum"

  1. suwon,buk.sesuai dengan UU hukum pidana anak nomor 3 tahun 1997 yang dijatuhkan kepada anak nakal,yang mana anak tersebut telah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian diancam dengan pidana paling lama 5(lima)tahun,sesuai dengan tuntutan jaksa,dan hakim memutuskan anak tersebut dengan pasal 24(ayat1)UU no 3 tahun 1997,tindakan yang dijatuhkan kepada anak tersebut mengembalikan kepada orang tua,wali,atau orang tua asuh,dan anak tersebut sudah mencapai umur 12 tahun keatas,dan hakim tersebut sudah memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh yang bersangkutan,kasus ini juga pernah menimpa pada teman saya yang waktu itu masih duduk dibangku SMP,dan dia duhukum pidana 3(tiga)bln penjara.(untuk kasus ini tidak bisa dijelaskan karena alasan pribadi).
    Menurut Pasal 45 UU no 3 tahun 1997 ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih di bawah umur.untuk kepentingan anak dan untuk kepentingan masyarakat.menurut saya Pertimbangan pengaruh penahanan terhadap perkembangan jiwa anak tersebut sudah diperhatikan oleh hakim sehingga penjatuhan hukumannya dengan pasal 24 ayat 1.dampaknya juga untuk masyarakat bahwa kita walau kapasitasnya sebagai seorang anak tidak bisa dengan seenaknya untuk melakukan kenakalan dan tindakan kejahatan walau tindakan tersebut sepele.sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut anak tersebut didampingi oleh petugas sosial yang membuat Case Study tentang anak dlm sidang,Case Study ini dapat menentukan manakah yang sebaiknya bagi si anak,si hakim memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 UU no 3 thn 1997,dijatuhi tindakan atau pidana,hakim memilih tindakan,tindakan tersebut juga menurut saya benar,dampak psikologisnya juga dikesampingkan karena demi kepentingan masyarakat,seprti rasa aman terhadap barang yang tercecer,yang tertinggal,dan rasa aman dari kenakalan anak-anak.sehingga si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi,semua orang merindukan hukum tapi tidak seorangpun yang merindukan hukuman.terima kasih buk.

    BalasHapus
  2. Sdr. Pane,
    terima kasih atas komentarnya ya.. saya senang sekali mahasiswa saya sudah bisa mengajukan pendapat-pendapat hukumnya. Teruslah belajar.

    BalasHapus
  3. seperti yg kami pelajari di Pengantar Ilmu Hukum bu,para ahli hukum sekarang lebih menggunakan ilmunya sebagai penguasa ketimbang para ahli hukum yg baik dan benar.
    Dengan adanya keadaan ini,kondisi psikologis anak tersebut akan terganggu apalagi berita yg menyebar luas diseluruh indonesia ini menyebutkan bahwa dirinya dalah seorang "MALING" sendal,dengan adanya kasus ini dihaapkan semoga para ahli hukum di indonesia bisa membuka hati mereka untuk menegakkan hukum sesuai jalur nya,agar tidak ada lagi masyarakat yg merasa bahwa hukum di indonesia "tumpul di atas tajam di bawah"..
    terimakasih bu,sekian komentar dari saya..
    LENI SHINTA

    BalasHapus
    Balasan
    1. tentunya bisa memberikan komentar karena sudah baca artikelnya kan, leni.

      Hapus
  4. seharus nya para penegak hukum lebih menonjol kan keadilan kepada setiap orang yang melakukan tindak kejahatan atau pun tidak, karena dalam hukum itu tidak boleh melihat dari satu sisi saja.
    apa lagi di lakukan kepada orang-orang yang lemah termasuk anak-anak di bawah umur, apabila para penegak hukum ingin memberi pelajaran juga harus di lihat dari sisi negatif nya yaitu mental anak jadi terpukul, meski pun nama baik anak di kembalikan namun telap lah dia seorang pencuri...
    maka dari itu sosok penegak hukum yang adil adalah yang mementingkan keadilan dari pada kepastian hukum,
    karena, jika seorang penegak hukum melalai kan kewenangan nya juga akan mendapat kan sanksi

    BalasHapus
    Balasan
    1. oke komennya saya terima ya. kaitkan juga dengan kasus tawuran anak-anak SMA di Jkt yang sedang ramai dibicarakan di TV. ada perdebatan di kalangan ahli hukum apakah anak usia 18 tahun masih bisa berlindung di balik UU Perlindungan Anak?

      Hapus
  5. Penegakan hukum di indonesia saat ini sangat memprihatinkan,hanya mencuri sendal jepit yang sudah butut,anak yang masih di bawah umur itu harus merasakan pahit nya hidup di balik jeruji besi.
    Memang anak itu bersalah,karna sudah mencuri,tetapi hukuman yang di terimanya tidak sebanding dengan apa yang anak itu curi.
    Hakim dalam konteks ini tidak memiliki hati nurani.Hukum itu sendiri bertentangan dengan rasa kebenaran dan keadilan.
    Keputusan yang di putuskan oleh hakim tidak mencerminkan perlakuan tak sesuai ketentuan pemberlakuan hukum terhadap anak.

    BalasHapus
  6. tentunya hakim memiliki alasan tersendiri dalam menjatuhkan putusannya. irpandi harus bisa juga memahami hal tsb. memandang perkara yang terjadi tidak hanya dari satu sisi saja. sertakan juga argumentasi yang logis secara yuridis.

    BalasHapus
  7. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  8. Asslamu'alaikum buk,,,,
    mnurut Pendapat saya:

    Setiap siapa saja yang terbukti mencuri tetaplah di hukum, agar memberikan pembelajaran kepada pelaku dan orang lain yang mengetahuinya.
    Kemudian Para penegak hukum khususnya kepada Hakim, Hendaknya lebih bijak menjatuhkan hukuman suatu perkara dengan seadil-adilnya, saya rasa tidaklah sama hukuman masalah maling Mobil dengan hukuman Sendal jepit.

    Apalagi masalah sendal jepit ini diambilnya terletak begitu saja di jalan, berarti itukan kelalaian dan kesalahan dari si pemilik sendal jepit tersebut.

    Para Hakim hendaklah memutuskan suatu perkara dengan tidak sesuka hati, karena hukuman itu bkan untuk menyiksa si terdakwa tapi untuk efek jera.

    (masalah ini Hampir sama dengan kejadian d SUMUT)

    Wassalam buk,,,,,

    BalasHapus
  9. Kasus ini semakin memperlihatkan betapa mulai memudarnya nilai luhur bangsa kita yang tercantum dalam sila ke-4. dan semakin menambah daftar buruk bgi peradilan kita betapa tidak , kasus yang harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan mudah diseret keranah hukum tidakkah pemilik sendal memperhitungkan baik buruknya terlebih dahulu, apalagi pemilik sendal adalah seorang berpangkat, selain itu ada hal yang menarik dalam kasus ini yaitu tentang ketidak konsistenan tentang sistem hukum kita, yang kita ketahui sistem hukum yang kita anut adalah( eropa kontinental ), dimana sistem hukum ini lebih mengutamakan unifikasi atau perpatok pada undang lalu selesai,namun ternyata indonesia tak hanya mengadopsi 1 sistem hukum, tapi indonesia juga mengadopsi sistem hukum yang dikenal dari inggris yaitu anglo saxon, 2 sistem hukum yang di mix mungkin terlihat lebih baik namun menurut kaca mata itu juga penyebab hakim2 kita menjadi galau. Kemudian salah satu fungsi hukum kita yaitu kepastian hukum, dimana ketika kita menerapkan fungsi ini menurut saya rasa keadilan akan sedikit tergeser, dan satu aliran klasik yang bersifat kaku dan tak pernah mau mempertimbangkan sisi lain dalam mennyelesaikan suatu masalah hukum , bagi aliran ini hukum tak boleh dikaitkan dengan baik buruk, atau kata lain hukum ya hukum , setiap yang bersalah harus mendapatkan sanksi dari perbuatannya. tak salah memang jika hakim menggunakan aliran ini dan menyelesaikan kasusnya, karena dalam aliran ini ada nilai positiv yang masih bisa kita petik yaitu timbulnya efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun sayangnya hakim masih pandang bulu untuk tetap mempertahankan aliran ini, betapa tidak, mengapa hanya untuk kasus-kasus kecil saja aliran ini digunakan, mengapa tidak dipraktekkan kepada big case, seperi korupsi, money loundry dll, dan agaknya pepatah ini masih berlaku diIndonesia , HUKUM ITU TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS.

    BalasHapus
  10. Menurut saya, apa yang tengah menimpah AAL merupakan suatu gambaran betapa kacaunya pelaksanaan hukum di negeri ini, dimana bangsa indonesia telah kehilangan jati diri bangsa yg berbudi luhur tinggi.Katakanlah AAL benar mencuri sendal tersebut, namun tidak seharusnya kasus sepele tersebut berujung hingga ke pengadilan.Seharusnya para penegak hukum di negeri ini sebelum bertindak atas pencurian sendal ini meninjau dampak sosial yang akan terjadi ditengah masyarakat, lagipula usia AAL yg masih dapat dikatakan anak dibawah umur tentunya akan mengalami dampak psikologis yang dapat mempengaruhi mentalnya.Sebelum kasus ini mencuat ke permukaan dan menghebohkan antero negeri ini, seharusnya para aparatur pemerintahan yang berada di wilayah tempat AAL tinggal dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

    Keadilan yang menjadi hak setiap orang seakan tidak ada bagi AAL,Namun ini juga dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita bahwa untuk kita pada kenyataannya tidak memiliki daya di depan hukum haruslah bijak dalam bertindak,agar kita tidak terjebak dalam sistem penegakan yang nyatanya hingga saat ini tak dapat berdiri tegak,karena selalu saja ada yg membengkok2kanya.


    tHankzz....
    Kartika Sari

    BalasHapus
  11. sebagai orang dewasa (Briptu Ahmad Rusdi Harahap (ARH))seharusnya lebh tw bgmn mndidik seorg anak...
    apa dgn mlaporkan si anak (AAL)k polisi, smpe masuk k persidangan...
    bs mnjdikan ank tu mnjd org yg lbih baek....?????????????

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel