Kasus Mesuji dan Kegagalan Reformasi Agraria

            Sudah berminggu-minggu media massa memberitakan kasus sengketa lahan antarwarga dengan perusahaan di Register 45 dan Desa Seri Tanjung di Provinsi Lampung, serta di Desa Sodong di Provinsi Sumatera Selatan. Lebih akrab terdengar dengan kasus Mesuji.
Letak geografis, lokasi Mesuji Lampung dan Mesuji Sumatera Selatan itu sangat berdekatan. Secara adat masih berada dalam satu lokasi. Kasus ini berawal dari dugaan pemanfaatan areal pemanfaatan hutan. Ada tiga perusahaan besar yang mengintimidasi warga hingga menyebabkan warga tewas, stres, dan menderita cacat permanen. Perusahaan itu milik pengusaha Malaysia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.
            Para tersangka pembunuhan sadis yang berujung pemenggalan kepala itu menjalani proses hukum. Mereka terdiri dari orang perusahaan, dan dari warga masyarakat sendiri. Sebelumnya, warga Mesuji menyampaikan video sadis ke DPR RI yang berisi tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat dan pengusaha dalam sengketa lahan di Mesuji.
Belakangan, Tim Gabungan Pencari Fakta  (TGPF) yang dibentuk pemerintah menemukan fakta bahwa tidak seluruhnya potongan video itu benar sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Ada beberapa adegan yang dilebih-lebihkan dengan bantuan teknologi sehingga tidak sesuai dengan temuan fakta di lapangan.
Terlepas dari pendapat yang menyatakan bahwa rekomendasi yang dihasilkan oleh TGPF tidak menyentuh akar masalah, yaitu perihal konflik agraria, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menilai hal tersebut.
Hal yang menjadi fokus perhatian dari kasus Mesuji adalah tidak terpenuhinya hak-hak agraria warga negara oleh negara Tentunya hal ini menguatkan indikasi tidak tercapainya tujuan reformasi agraria.
Sengketa lahan tidak hanya terjadi di Mesuji. Persoalan sengketa lahan ini menjadi booming ketika dampaknya menjadi kekerasan, pembunuhan dan pemenggalan  sebagai bentuk dari konflik horizontal di masyarakat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan reformasi agraria?  Apasaja yang menjadi tujuan dari reformasi agraria itu? Bagaimana hubungannya dengan Kasus Mesuji yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan? Dan kesimpulan apa yang bisa ditarik dari kasus Mesuji dan kegagalan reformasi agraria?
Berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), membawa perubahan fundamental pada hukum agraria Indonesia.
Sebelum ada UUPA ada beberapa sumber hukum agraria yang berlaku secara bersamaan. Ada yang bersumber pada hukum adat, hukum perdata barat dan ada pula yang bersumber dari berbagai bekas pemerintahan swapraja yang umumnya bersifat feodal.
Sesuai dengan kondisi keagrariaan di Indonesia dan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Agraria Reform Indonesia (Reforma Agraria) meliputi 5 program (panca program), yaitu:
1.      Pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2.      Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
3.      Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4.      Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan.
5.      Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Program yang keempat lazim disebut program landreform. Bahkan keseluruhan program Agraria Reform tersebut seringkali disebut Program Landreform. Maka ada sebutan landreform dalam arti luas dan landreform dalam arti sempit.  
Tuma (1965) menyimpulkan bahwa landreform dalam pengertian luas akhirnya dapat disamakan dengan agrarian reform (reforma agraria), yakni suatu upaya untuk mengubah struktur agraria demi terciptanya tujuan sebagaimana disebutkan di atas. Jadi reforma agraria dapat diartikan sebagai landreform plus.
Istilah reformasi agraria merupakan istilah yang muncul belakangan ketika pidato awal tahun 2007 Presiden SBY.  Reforma Agraria ataupun “reforma(si) agraria” dimaksudkan sebagai suatu upaya sistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas.
Untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat ‘baru’ yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya
Soekarno dalam Djalannya Revolusi Kita, 1960, (Boedi Harsono:1999) mengatakan bahwa melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia. Landreform bagaikan alas bagi suatu gedung, atau seperti batang bagi pohon. Sangat penting sehingga revolusi Indonesia tanpa landreform bagaikan gedung tanpa pondasi ataupun pohon tanpa batang, ia tidak akan dapat berdiri kokoh.
Dianto Bachriadi, mantan anggota dewan pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam tulisannya menyebutkan bahwa agenda untuk menjalankan reforma agraria ini diletakkan sebangun dengan berbagai program lainnya dalam kerangka revitalisasi pertanian di Indonesia. Jadi orientasi utamanya adalah untuk membantu para petani miskin. Bukan malah menguntungkan masyarakat pelaku agribisnis nonpetani.
Inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian landreform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya.
            Jika dikaitkan dengan kasus Mesuji yang melibatkan 6 (enam) korporat bisnis besar para pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan warga masyarakat di 8 (delapan) titik lokasi peristiwa sengketa lahan  di Mesuji, tentulah kita mempertanyakan, dari sekian banyak tujuan mulia reformasi agraria itu, berhasilkah dicapai untuk petani-petani miskin ataukah masih berpihak pada para tuan tanah. Dianto Bachtiar menyebutnya dengan reforma agraria palsu! 
           

Berlangganan update artikel terbaru via email:

2 Komentar untuk "Kasus Mesuji dan Kegagalan Reformasi Agraria"

  1. SIAPA yang tidak perihatin dengan tragedi yang menimpa petani di tanah Mesuji Lampung. Ya, tragedi yang menelan korban jiwa ini hingga kini tak kunjung ada penyelesaiannya. Bagaimana tidak, hampir seluruh element masyarakat angkat bicara tentang tragedi tersebut.
    Mulai dari akademisi, politisi, sampai mereka yang mengaku masyarakat adat ikut serta meramaikan perbincangan yang hanya menjadi ’debat kusir’.
    sebenarnya...
    masih ada akal sehat yang dapat di gunakan untuk kita tela'ah dalam suatu permasalahan..
    Namun,,,
    Dengan adanya UNSUR PENGUSAHA dan PENGUASA.. maka yang terjadi di tengah2 KONFLIK,, adalah masyarat kecil yang menjadi KORBANnya.
    kenapa,,,
    karena tanpa kebijakan yang di keluarkan penguasa,, maka pengusaha tidak dapat berbuat apa2.... dan begitu lha seterusnya...

    kalau kita tinjau dari Agraria Reform Indonesia (Reforma Agraria) meliputi 5 program (panca program)kita umpamakan aja 2 dari 5 pasca progran tersebut,,misalnya....
    4.Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan.
    5.Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

    dengan berjalannya 2 pasca perogram tersebut,, mungkin tidak ada lagi TIMPANG TINDIH di kalangan masyarakat,, Umumnya masalah AGRARIA.

    BalasHapus
    Balasan
    1. hmm, komennya lumayan panjang ya..
      asumsi saya, pasti Ismail sudah membaca artikel saya tsb diatas dr awal hingga akhir plus sumber lainnya. bagus!
      sedikit koreksi, tumpang tindih (overlapping). Masalah agraria di tengah-tengah masyarakat kita sangat jamak terjadi. sebagai mahasiswa hukum sudah tentu Ismail dkk punya tanggung jawab sosial membantu masyarakat dlm memberikan pencerahan. mengenai Agraria ini terkait juga dg bidang dalam mata kuliah yg sdg berlangsung, hk perdata tepatnya Buku II BW yg sudah digantikan dengan UUPA. Selamat belajar, komentarnya sudah saya terima.

      Hapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel