Ketika Honor Mediator Dianggap Horor

Dimuat di Harian Metro Asahan, 10 Agustus 2012 Diskusi bersama rekan sejawat saya sesama dosen di Fakultas Hukum Universitas Asahan mengenai peran mediator non hakim di pengadilan cukup serius. Saya terkejut seakan tak percaya mendengar penuturan rekan tersebut yang juga berprofesi sebagai mediator di suatu pengadilan di Kabupaten Asahan ini. Katanya, ia “disidang” oleh beberapa orang hakim di satu ruangan terkait dengan terlalu besarnya honorarium sebagai mediator yang dimintanya dari para pihak yang berperkara. Akhirnya forum itu memutuskan agar ia sebagai mediator hanya diperbolehkan mengambil honor sebesar Rp.50.000 dari setiap perkara. Pertimbangannya karena Rp. 500.000,- yang dimintanya kepada para pihak dirasa memberatkan apalagi hakimlah yang memiliki kewenangan memerintahkan agar perkara tersebut menjalani mediasi. Dengan kalimat sederhana, hakim tersebut ingin mengatakan bahwa, ”kan saya yang menyuruh perkara ini dimediasi” Jadi mau tak mau mediator ajib turut kepada perintah Ketua Pengadilan kalau masih mau jadi mediator di kantor ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 1/08) yang menyebutkan: Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator. Dari segi para pihak yang tidak mampu itu, keputusan “forum” tersebut merupakan angin segar yang menyenangkan. Karena para pihak tidak perlu lagi mengeluarkan uang sebanyak yang diminta mediator. Bahkan cukup menunjuk mediator hakim saja, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Karena menurut Pasal 10 Perma 1/08, ayat (1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Tapi apakah benar demikian, jika orang sudah berhubungan dengan birokrasi di pengadilan? Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan beberapa kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan, antara lain: lambatnya penyelesaian sengketa (waste the time) hal ini terjadi akibat sistem pemeriksaannya yang sangat formalisitis (very formalistic) dan juga sangat teknis (very technical). Selain itu yang tak kalah penting, mahalnya biaya perkara, dan biaya ini akan semakin mahal pula apabila waktunya semakin lama. Ali Budiarjo dkk dalam bukunya Reformasi Hukum Di Indonesia merilis hasil penelitian selama bertahun-tahun di pengadilan Indonesia. Dalam proses dibawanya perkara ke pengadilan, biaya “tidak resmi” (atau “tidak biasa”) dapat dijumpai, yang dikenakan oleh pihak tertentu selaku “penjual jasa hukum". Sebagai suatu contoh, bahkan walaupun secara matematis biaya sebuah putusan yang dibebankan pada pihak yang bersengketa adalah Rp. 15.000, pengalaman menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak akan dikerjakan atau segera diserahkan oleh panitera bila yang dibayar adalah hanya jumlah yang resmi. Dari sudut pandang mediator tentu saja penentuan secara sepihak besaran honorarium mediator non hakim sangatlah tidak adil dan cenderung bersifat subyektif. Pasal 10 ayat (2) Perma 1/08, menyatakan dengan jelas bahwa: Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi penetapan honorarium mediator secara satu pihak oleh Ketua Pengadilan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan pesan yang diamanatkan Perma 1/08. Hal ini sama dengan mengebiri, meremehkan dan mengecilkan peran mediator non hakim di pengadilan. Mediasi wajib dilaksanakan karena perintah dari peraturan. Pasal 2 ayat (3) menegaskan, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Keberadaan seorang mediator non hakim sebagai mediator mandiri sangatlah penting. Pasal 5 ayat (2) Perma 1/08 menyebutkan: Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. Jadi mediator non hakim bukanlah “orang luar” yang dirasakan asing kehadirannya melainkan mitra kerja hakim sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 ayat (6) Perma 1/08). Dapat dikatakan mediator non hakim dan hakim itu sama tingkatannya atau satu level. Bukan seperti pegawai administrasi ataupun makelar kasus yang dapat dijumpai di pengadilan sebagaimana hasil penelitian Ali Budiarjo dkk. Mediator berhasil membantu para pihak keluar dari proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit jika perkara yang ditanganinya berakhir dengan damai. Layakkah Rp. 50.000,- diberikan untuk pendamai yang sukses memangkas proses dan tahap-tahap litigasi yang demikian menjenuhkan? Kalau memang hal itu sudah menjadi kesepakatan para pihak, sah-sah saja. Tapi faktanya, bukan para pihak tersebut yang menetapkannya. Para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk menentukan mediator yang akan menangani perkaranya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perma tersebut di atas, Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut: (a) hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, (b). advokat atau akademisi hukum, (c). profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, (d). hakim majelis pemeriksa perkara, (e). gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. Dari segi peraturan perundang-undangan, sudah sepantasnyalah hakim selaku pejabat di pengadilan, mematuhi Perma yang telah ditetapkan Mahkamah Agung (MA). Perma 1/08 harusnya benar-benar dijadikan landasan formil yang komprehensif sebagai pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Beberapa hasil penelitian, termasuk penelitian empiris tesis penulis, sebagian besar hakim masih menganggap proses mediasi dalam suatu pengadilan hanyalah formalitas semata. Belum ada kesungguhan dari para hakim untuk menekan laju derasnya jumlah perkara yang diproses di pengadilan. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan poin konsiderans yang mengandung paradigma sosiologis yang melatarbelakangi hadirnya Perma terbaru ini. Mungkin saja nasib Perma 1/08 ini sama dengan nasib perma sebelumnya, yaitu Perma No. 2 Tahun 2003. Atau setali tiga uang dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR). Kedua peraturan produk MA tersebut menemui kegagalannya karena berbagai faktor. Antara lain disebabkan hanya dianggap formalitas semata. Sangat disayangkan apabila terlontar dari mulut seorang wakil Tuhan (baca:hakim), kalau bisa mediasi cepat-cepat saja, jangan lama-lama, satu hari langsung ada hasilnya. Padahal dengan sangat jelas bahwa Perma terbaru memberikan waktu lebih lama dari Perma 2003. Dari 30 hari kerja menjadi 40 hari kerja plus perpanjangan waktu atas kesepakatan para pihak paling lama 14 hari sejak berakhirnya masa 40 hari tersebut. (Pasal 13 ayat (3 dan 4) Perma 1/08. Menyelesaikan perkara bukanlah persoalan ketok palu saja. Mendamaikan sengketa memiliki seni tersendiri. Mediator harus mampu menransfer ketrampilan perundingan kepada para pihak melalui saran dan nasehat tentang perundingan (interest based). Mediator memimpin dan mengarahkan pertemuan perundingan sesuai agenda, selalu mengingatkan bahwa para pihaklah yang mencari penyelesaian bukan mediator. Mediator hanya membantu para pihak menyelesaikan perkaranya dan menentukan siapa yang berbicara lebih dulu dan siapa kemudian. Mediator harus mampu menahan emosinya sendiri ketika menghadapi emosi salah satu pihak. Demikianlah sebagian kecil dari ketrampilan yang dimiliki seorang mediator. Maka alangkah sempitnya wawasan berpikir orang yang dianggap paham hukum apabila menentukan besaran harga bagi jasa seorang mediator non hakim yang berhasil mendamaikan perkara yang ditanganinya. Tentu saja hal itu bukanlah tugas pokok dan fungsi seorang ketua pengadilan. Ada baiknya diserahkan saja secara otonom kepada para pihak yang bersengketa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Perma 1/08. Bagi rekan sejawat yang sudah berpredikat sebagai mediator bersertifikat, saya sarankan jangan menyerah dan pantang mundur menghadapi marginalisasi eksistensi mediator non hakim di pengadilan. Dengan catatan, mohon diperhatikan juga kemampuan finansial para pihak sehingga bisa diperoleh jumlah honorarium yang layak dan disepakati, sehingga semua pihak sama-sama memperoleh win-win solution. Agar honor mediator tak dianggap horor. Nurhilmiyah, SH., MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Penulis Tesis “Mediasi Di Pengadilan Pasca Keluarnya PERMA No, 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”

Berlangganan update artikel terbaru via email:

1 Komentar untuk "Ketika Honor Mediator Dianggap Horor"

  1. menurut pemikiran saya, mediator dalam pengadilan negeri adalah bertujuan mulia dan tidak melawan hukum atau taat hukum dalam peranannya sehingga alangkah bijaknya seorang hakim yang menyidangkan mediator yang dianggap tidak berperan dalam proses damai antara kedua belah pihak yang berperkara yang ingin berdamai.Dan juga apabila kita dapat melihat,merasakan,apa yang di alami mediator dalam menyelesaiakan proses mendamaikan antara kedua belah pihak yang membutuhkan tenagah,pikiran,waktu,kesabaran padahal bila di pikir-pikir bukan begitu besar yang di dapatkan mediator dalam setiap perkara.Hakim adalah wakil Tuhan yang memiliki wawasan dan jendela yuridis yang luas seharusnya bisa dengan nyata melihat,merasakan apa yang di alami hakim mediator.

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel